Jakarta - Mabes Polri menilai tuntutan masyarakat terhadap Polri semakin besar. Hal itu mengakibatkan adanya benturan antara aparat kepolisian dan masyarakat hingga mengakibatkan banyak korban pada 2011."Selama ini tuntutan masyarakat terhadap Polri itu sedemikian besarnya, apalagi kita lihat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ini ibaratnya ini kita keranjang sampah di mana menerima limbah dari semua permasalahan itu yang akan bermuara pada penegakan hukum, kita akan benturan," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, di kantornya Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (02/02/2012).
Namun, dijelaskan Saud, hal itu akan dihadapi oleh Mabes Polri dengan menggunakan pendekatan persuasif. Selain itu, Mabes Polri juga akan mengedepankan instansi terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat untuk mencarikan solusi.
"Kalau permasalah perburuhan, silahkan Kementerian Tenaga Kerja selesaikan, kalau masalah pertanahan, silahkan pertanahan, kalau pemda ya silahkan pemda," jelas Saud.
Menurut Saud, hal ini merupakan evaluasi Polri supaya nantinya tidak bermuara lagi pada persoalan pidana serta dibenturkan dengan masyarakat.
"Nanti kita akan coba memfasilitasi. Maka kita harapkan instansi terkait itu bisa menyelesaikan masalah itu," ungkap Saud.
Dalam hal menghadapi unjuk rasa, Polri akan menggunakan cara yang soft. Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas.
"Kita tidak menggunakan senjata supaya tidak ada benturan," tandas Saud.
Kendatipun demikian, sebagai aparat penegak hukum, Polri menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas berbagai macam risiko akan didapati. Misalnya, kesalahan dalam melaksanakan tugas akan berimbas pada proses hukum, baik pidana, disiplin, maupun etika profesi. Selain itu, ketidakhati-hatian di lapangan bisa mengakibatkan aparat sebagai korban, baik luka maupun kena tembak.
"Bahkan akan meninggal dunia," tutur Saud.
(gah/ndr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar